Tinggalkan komentar

Perdes Pungutan Desa

 

 

PERATURAN DESA SEMAGAR

 

KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI

 

NOMOR :   01 TAHUN 2010

 

 

TENTANG

 

PUNGUTAN DESA TAHUN 2010

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA SEMAGAR

Menimbang :
  1. Bahwa pelayanan kepada masyarakat terhadap segala kepentingan perlu penyelesaian administrasi yang tertib, cepat, tepat dan memuaskan oleh Pemerintah Desa;

 

  1. Bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu adanya dana penunjang yang dapat diperoleh dari masyarakat yang membutuhkan / berkepentingan sebagai wujud peran serta atas pelayanan yang diterima dari Pemerintah Desa;

 

  1. Bahwa wujud pencapaian peran serta tersebut berupa kesediaan secara ikhlas memberikan biaya Administrasi sebagai Pendapatan Desa;

 

  1. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah      ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Inspnesia Nomor 4548 );

 

  1. Undang-undang  Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587 );
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabuapetn Wonogiri Tahun 2007 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 75 );

 

  1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa..

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAGAR

 

dan

KEPALA DESA SEMAGAR

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN 2010
     

 

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Desa Semagar.
  2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Semagar.
  3. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Semagar.
  4. RT adalah RT di wilayah Desa Semagar.

Pasal 2

PUNGUTAN PEMERINTAH DESA

  1. Setiap anggota masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi penerbitan surat – surat keterangan/rekomendasi perijinan dari Pemerintah Desa dipungut biaya sesuai dengan jenis sebagai berikut :

 

( 1 ).     Rekomendasi Desa ijin punya kerja / hajat                  : Rp.      5.000,00

( 2 ).     Rekomendasi ijin usaha                                             : Rp.     25.000,00

( 3 ).     Rekomendasi ijin tempat kerja / usaha                        : Rp.     50.000,00

( 4 ).     Surat Keterangan nikah dan rujuk                               : Rp.     20.000,00

( 5 ).     Surat Keterangan Talaq dan cerai                               : Rp.     50.000,00

( 6 ).     Surat Keterangan kelahiran / akte kelahiran                 : Rp.      5.000,00

( 7 ).     Surat Keterangan pindah tempat                                : Rp.     10.000,00

( 8 ).     Surat Keterangan boro/ bepergian                              : Rp.      5.000,00

( 9 ).     Rekomendasi mutasi tanah / pologoro                       : Rp.     50.000,00

( 10 ).  Surat keterangan : KTP,SKCK, Kredit Bank                 : Rp.      5.000,00

  1. Biaya tersebut dalam ayat 1 pasal ini belum termasuk untuk biaya mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah atasan / instansi terkait.

 

  1. Dalam hal ini penerbitan struk kematian tidak dipungut biaya apapun.

 

Pasal 3

PUNGUTAN RT

  1. RT dapat mengadakan pungutan dengan berpedoman pada hasil musyawarah warganya.

 

  1. Setiap pungutan yang dilakukan oleh RT harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

 

  1. Untuk keperluan ayat 2 pasal ini maka Ketua RT mengajukan permohonan tertulis dilampiri daftar hadir dan keputusan rapat RT yang membahas tentang Pungutan RT.

 

  1. Pungutan RT harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada warga dan Kepala Desa.
  2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dilakukan pada acara musyawarah bulanan atau lapanan kepada warga, dan pada akhir tahun kepada Kepala Desa.

 

  1. Jenis Pungutan RT disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan adat istiadat dan kondisi warga RT.

 

Pasal 4

KETENTUAN SANKSI

  1. Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan atau menghilangkan uang pungutan diwajibkan untuk mengganti/mengembalikan sesegera mungkin.

 

  1. Batas waktu pengembalian paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak uang dihilangkan atau berdasarkan kesepakatan pihak-pihak terkait/berwenang.

 

  1. Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat 2 ( dua ) pasal ini tidak terpenuhi maka proses penyelesaian selanjutnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 5

PENGAWASAN

  1. BPD berhak melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pungutan Desa dengan meminta keterangan kepada Kepala Desa.

 

  1. Dalam hal pelaksanaan Pungutan RT BPD dapat meminta keterangan kepada Ketua RT.

 

  1. Pengawasan dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara perseorangan oleh angota BPD.

 

  1. Pengawasan yang dilakukan BPD tidak dalam kapasitas pemeriksa.

 

 

Pasal 6

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pungutan biaya pengganti ongkos cetak / administrasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tangal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan kepada masyarakat.

 

Ditetapkan di                         : Semagar

Pada Tanggal                         : 21 Januari 2010

 

KEPALA DESA SEMAGAR

                                                                                   

 

 

SUHARNO HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KECAMATAN GIRIMARTO

DESA SEMAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA SEMAGAR

 

NOMOR   :  01 TAHUN 2010

 

 

TENTANG

 

PUNGUTAN DESA TAHUN 2010

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.